Berita Pemberdayaan Masyarakat
BDC Pangandaran Berprestasi, Berharap Dukungan Pemkab

 BDC Pangandaran Berprestasi, Berharap Dukungan Pemkab

Lembaga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Business Development Center (BDC) Kab. Pangandaran mencatatkan prestasi skala nasional. Lembaga yang menjalankan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini unggul dalam sejumlah kategori.
Konsultan Evaluasi BDC Ahmad Firdaus menjelaskan, program BDC yang saat ini masih bersifat pilot project mensyaratkan prinsip keberlanjutan. Pencapaian atas prinsip keberlanjutan unit BDC, kata Firdaus, dapat dilihat dari segi aplikasi “peran dan fungsi” serta segi “kesehatan keuangan”.



Peran dan fungsi BDC, Firdaus merinci, mencakup pengembangan kapasitas (capacity building), advokasi kepada pemerintah daerah serta fasilitasi dan intermediasi bisnis.
“Berdasarkan kajian Konsultan Evaluasi, dibandingkan dengan 14 BDC lain di Indonesia, BDC Pangandaran ini dari sisi perencanaan dan tahapan program bisnis hampir sempurna, mulai dari aspek kualitas produk, packaging, branding, aturan kerjasama dengan KSM (kelompok swadaya masyarakat), target bulanan, target tahunan,” ujar Firdaus kepada SPC melalui sambungan telepon, Sabtu (2/9).
Prestasi lain BDC Kab. Pangandaran, kata Firdaus, adalah dari sisi pemasaran, yang terbukti mampu menembuskan produk gula kelapa Pangandaran hingga ke Jepang dan Eropa.
Namun begitu, menurut Firdaus, BDC Kab. Pangandaran bukannya tanpa kekurangan. Beberapa tantangan yang harus diselesaikan, kata dia, di antaranya mendorong regulasi yang mendukung KSM/UMKM dalam kemudahan izin usaha, seperti telah dilakukan banyak pemerintah daerah lainnya.
Dari sisi dukungan pemerintah daerah, menurut Firdaus, BDC Kab. Pangandaran masih tertinggal. Ia mencontohkan BDC Kab. Pringsewu, Lampung, yang telah mampu menggandeng pemerintah daerah untuk mendukung berbagai kemudahan usaha KSM/UMKM.
Manajer BDC Kab. Pangandaran An An Ramdhani mengaku bersyukur atas sejumlah pencapaian timnya. Namun begitu, menurut An An, pihaknya lebih fokus pada upaya membenahi beberapa kelemahan, termasuk menguatkan kemitraan dengan Pemkab Pangandaran.
Sebaliknya, An An juga berharap Pemkab Pangandaran memiliki komitmen yang sama kuat untuk memajukan UMKM di Kab. Pangandaran.
“Dukungan yang bisa diberikan pemerintah, di antaranya pemasaran, misalnya bagaimana produk UMKM bisa masuk toko modern, di samping juga dari sisi fasilitas, seperti tempat pemasaran, dan juga program-program pelatihan dan kemudahan perizinan,di beberapa kabupaten kota produk UKM dan UMKM sangat mudah masuk toko modern malah tidak harus bayar,di kita per produk per ukuran itu harus bayar kisaran Rp 2.000.000 sd 2.500.000 per item bayangkan kalau 1 peoduk ada beberapa kemasan,duh berat sekali,mudah mudahan lewat pemerintah daerah mungkin ada perda yang pro UMKM hal hal ini akan sedikit meringankan” ujar d
sumber swarapangandaran// Andi N





Berita Pemberdayaan Masyarakat Lainnya